Ketika memberikan pengarahan kepada lulusan baru profesi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB)UGM,sabtu (25/06) Wakil Ketua KPK Bibit Selamat Riyanto mengatakan akibat politik uang (money politic) di Indonesia sekarang banyak penjahat jadi pejabat.Maka tidak heranlah diera sekarang ini banyak pejabat yang tersangkut berbagai kasus kejahatan utamanya masalah korupsi. Menurut rilis KPK yang diambil oleh berbagai media ditanaha air untuk tahun 2011 ini saja ada sekitar sepuluh kepala daerah diduga melakukan tindak pidana korupsi dan kasusnya sedang ditangani KPK,belum lagi adanya 22 kepala daerah yang juga diduga melakukan tindak pidana korupsi yang kasusnya masih dipelajari dan dilengkapi KPK untuk dapat diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan korupsi.Terlepas dari upaya yang dilakukan KPK dalam rangka melakukan penindakan terhadap oknum-oknum pejabat yang diduga terindikasi kasus kejahatan korupsi,apa yang diutarakan oleh Bibit Selamat Riyanto patut untuk dijadikan pemikiran apa jadinya nasib rakyat Indonesia kalau para penjahat jadi pejabat?
Didalam pemberitaan harian Kompas (27/06)mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengatakan bahwa banyak negara diluar Indonesia seperti Singapura dan Malaysia yang mengadopsi ideologi Pancasila walaupun mereka tidak menyebut ideologi tersebut dengan Pancasila tetapi nilai-nilai ideologi tsb adalah jelas diambil dari sila-sila Pancasila dan terbukti ketika mereka menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahannya maka kedua negara tersebut dapat menjadi negara yang maju secara ekonomi. Bagaimana dengan Indonesia? pernyataan yang dilontarkan oleh seorang wakil ketua KPK tsb sangat tendensius dan wajib dipercaya karena yang menyampaikan adalah orang yang sangat berkompeten dibidangnya,dan faktanya memang tidak dapat dipungkiri bahwa indeks angka korupsi di Indonesia dari tahun ketahun tidak pernah turun dan cendrung menaik, tajam.Setiap hari,setiap jam,dan setiap menit rakyat selalu disuguhi berita-berita kasus korupsi dari berbagai media ditanah air,dan sayangnya kasus-kasus korupsi justru dilakukan oleh pejabat yang dulunya dipilih rakyat karena berjanji akan berbuat untuk kemajuan rakyat.
Sunggguh sangat ironis sekaligus memprihatinkan jika demokrasi dijadikan sarana untuk melegetimasi sekumpulan penjahat untuk menjadi pejabat. Apa yang terjadi ini sesungguhnya sekaligus memperlihatkan suatu bukti bahwa sepanjang rakyat masih terbius dengan kilauan uang,dan sekaligus menunjukan betapa rendahnya kualitas para pemilih sebagian besar rakyat Indonesia yang karena terbius dengan rayuan uang dan penampilan sehingga mengabaikan hal-hal yang seharusnya menjadi pilihan utama seperti latar belakang karakter kejujuran (keimanan),dan kemampuan memimpin.Atau sudah saatnya seluruh komponen bangsa ini melakukan mengkaji ulang apakah memang demokrasi itu masih layak dijadikan wadah untuk meilih para pemimpin yang terbukti korup dan menyengsarakan rakyat,atau barangkali rakyat harus bersiap lahir bathin untuk menerima kesengsaraan dan penderitaan yang terus berkelanjutan.
Apapun ceritanya adalah sebuah fakta dinegara kita sekarang 'banyak penjahat yang jadi pejabat' oleh karena itu bersiap-siaplah untuk menerima ketidak adilan dan kesengsaraan. Tapi kalau kita ingin agar kehidupan rakyat semakin sejahtera seperti halnya yang menjadi cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yang termaktub dalam Pembukaan UUD-1945 alinea ke-IV mari kita buka kesadaran atas dasar kecerdasan untuk sama-sama menempatkan 'penjahat yang jadi pejabat' dihabitat aslinya yakni penjara dengan cara bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan,melaporkannya kepada pihak terkait utamnya KPK,dan bersatu melawan dan menyingkirkan para penjahat yang jadi pejabat. Insya Allah kalau semua rakyat menyadari bahwa apa yang terjadi sekarang (penjahat jadi pejabat) dibiarkan,maka itu sama artinya kita akan membiarkan anak cucu keturunan kita akan hidup dialam kesengsaraan dan penderitaan yang jauh lebih dashyat lagi.
No comments:
Post a Comment